"Serahkan sesuatu pada ahlinya" adalah ungkapan yang berarti menyerahkan tugas atau urusan kepada orang yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tersebut. Ini penting untuk mencegah kehancuran, kekacauan, atau kesalahan.
 |
| Doc Pixabay |
Dalam pemerintahan khususnya di bidang hukum,prinsip ini menjadi krusial. Ketika suatu negara dipimpin oleh individu yang tidak memahami seluk-beluk hukum, atau lebih parah lagi, sengaja mengabaikannya demi kepentingan pribadi atau kelompok, maka keadilan akan terancam. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum, dan pada akhirnya, stabilitas negara bisa goyah.
Di Indonesia, kita sering melihat bagaimana penegakan hukum menjadi sorotan. Kasus-kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga intervensi politik dalam proses peradilan, menunjukkan bahwa prinsip "serahkan sesuatu pada ahlinya" belum sepenuhnya diterapkan.
Para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, hingga advokat, seharusnya adalah individu-individu yang tidak hanya menguasai ilmu hukum, tetapi juga memiliki integritas dan moralitas yang tinggi. Mereka adalah ahli yang seharusnya menjaga marwah hukum, bukan malah merusaknya.
Pentingnya menyerahkan urusan hukum kepada ahlinya juga terlihat dalam proses legislasi. Pembentukan undang-undang yang baik membutuhkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat, serta konsekuensi hukum dari setiap pasal yang dirumuskan.
 |
| Narsum dok.pri |
Jika proses ini didominasi oleh kepentingan politik semata tanpa melibatkan ahli hukum yang kompeten, maka produk hukum yang dihasilkan bisa jadi cacat, tidak adil, dan sulit diterapkan.
Oleh karena itu, dalam konteks pemerintahan dan hukum di Indonesia, ungkapan "serahkan sesuatu pada ahlinya" bukan hanya sekadar pepatah, melainkan sebuah keharusan. Ini adalah pondasi untuk membangun negara yang adil, makmur, dan berdaulat, di mana hukum benar-benar menjadi panglima, bukan alat kekuasaan.
Dalam acara 1 Tahun Prabowo Gibran Piala Adhi Praya Garuda TV yang berlangsung pada hari senin, 20 Oktober 2025 bertempat di Ruang Auditorium Universitas Tarumanagara hadir para menteri yang memberikan informasi atas kinerjanya dalam satu tahun ini.
Program spesial “1 Tahun Prabowo–Gibran Piala Adhi Praya”sebagai bentuk refleksi dan apresiasi terhadap capaian Pemerintahan serta upaya memperkuat komunikasi konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Sekaligus Sebagai media nasional yang konsisten mendukung program Pemerintah yang positif.
Adapun menteri- menteri yang hadir di sesi pagi yaitu :
1.Yusril Ihza Mahendra (Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan
2. M. Iftitah Sulaiman (Menteri Transmigrasi)
3. Wihaji (Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN)
4. Meutya Hafid (Menteri Komdigi)
5. Sherly Tjoanda (Gubernur Maluku Utara)
6. Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian
RI/Founder GarudaTV
 |
| Menko Bidang Hukum Dokpri |
Saya menghilight kata - kata bapak Yusril Ihza Mahendra "Pembenahan hukum & pemindahan tahanan ke Nusakambangan. Fokus dan harapan pada penegakan hukum di Indonesia.
Sedangkan bapak Iftitah Sulaiman selaku Menteri Transmigrasi lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan adalah proses pembangunan ekonomi yang memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi secara seimbang. Berikut beberapa poin penting:
Inklusif
1. Mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas, terutama kelompok miskin dan rentan.
2. Meningkatkan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan kesempatan ekonomi.
3. Mengurangi kesenjangan pendapatan dan sosial.
Berkelanjutan
1. Mengelola sumber daya alam secara bijak dan lestari.
2. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan.
 |
| Dialog interaktif dokpri |
Tujuan
1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Indikator
1. Pertumbuhan ekonomi yang stabil.
2. Penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan.
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan lestari.
Sesi tanya jawab dengan Bapak Menteri Wihaji ,Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga atau kalau dahulu Kepala BKKBN menjadi sesi yang seru dan menimbulkan kegaduhan dan bisik - bisik tetangga karena Pak Menteri melempar pertanyaan ke mahasiswa Tarumanegara yang hadir tentang " ChildFree". Bukan tanpa alasan pertanyaan ini di lempar ke floor, karena saat ini banyak anak muda yang enggan ketika menikah nanti memiliki keturunann.
"Childfree" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pasangan atau individu yang dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak. Keputusan ini bisa didasarkan pada berbagai alasan, seperti:
 |
| Mhs Tarumanegara dok.Garuda TV |
1. Pilihan pribadi atau gaya hidup.
2. Keuangan yang tidak stabil untuk membesarkan anak.
3. Fokus pada karier atau tujuan pribadi.
4. Masalah kesehatan atau genetik.
5. Kepedulian lingkungan atau populasi dunia.
Childfree bukanlah keputusan yang sama dengan "childless" (tidak memiliki anak karena keadaan tertentu). Childfree adalah pilihan sadar untuk tidak memiliki anak.
Menarik dan sangat menyentuh ketika Bapak Menteri berpesan pada 2 mahasiswa jurusan psikologi yang memutuskan akan Childfree kalau menikah nanti.
" Belum tentu lho kalau nanti akan tiba masanya keputusan ini akan tetap kalian ambil, semua bisa berubah pun saya menghormati pendapat adik- adik mahasiswa". Wah nggak salah deh kalau Pak Wihaji dijuluki Menteri Keluarga oleh ibu elly Husin ( Pemred Garuda TV ) yang memandu dialog interaktif. Karena beliau memang concern dengan masalah- masalah yang terjadi dalam keluarga.
 |
| Lobby Tarumanegara dokpri |
Melihat paparan hasil pencapaian satu tahun yang telah dilakukan oleh para menteri, kita semua sadar bahwa tugas membangun dan memperbaiki negeri sejatinya adalah tugas kita bersama. Para menteri butuh dukungan, masukan dan tanggapan positif untuk terus berkarya memperbaiki negeri sesuai kapasitas dan kompetensinya masing - masing.
#1TahunPrabowoGibran
#PialaAdhiPrayaGarudaTv
Satu tahun berkarya untuk negeri!
ReplyDeleteArtikelmu tentang bagaimana kita sebagai warga bisa mendukung penegakan hukum & pembangunan inklusif benar-benar bikin aku mikir ulang: bahwa “serahkan urusan pada ahlinya” bukan cuma jargon, tapi panggilan untuk kita semua ikut memastikan setiap suara punya ruang dan setiap tugas dijalankan dengan integritas.
Terima kasih sudah berbagi perspektif yang nggak gampang, tapi sangat dibutuhkan—semoga langkahmu berikutnya makin berdampak dan menginspirasi banyak orang!
Alhamdulillah. Semoga bermanfaat terima kasih banyak udah mampir
DeleteHihihi zaman sekarang generasi mudanya memilih childfree yaaa, gpp sih kita hormati aja keputusan mereka, karena bagi sebagian mereka hidup di zaman sekarang keknya makin berat.
ReplyDeleteNamun optimis deh semoga aja bener2 sesuai janji di mana pertumbuhan ekonomi meningkat dan membaik yaa.
Btw selama setahun ini harapan aku pribadi sih cuma satu menteri2 Prabowo jangan ada yang bikin gaduh, tapi kerja yang bener, kalau bisa diganti aja yang suka bikin gaduh itu =))
Gaduh kalau buat kebaikan nggak apa apa ya ha ha ha
DeleteSeru banget, Mbak Gita! Aku suka vibe tulisan ini yang penuh semangat dan apresiasi terhadap kreativitas anak muda. Pencapaian setahun berkarya itu layak banget dirayakan.
ReplyDeleteWah jadi begitu ya generasi muda sekarang ada yang berpikir childfree dengan alasan ekonomi maupun pilihan pribadi. Iya sih benar juga mungkin saja saatnya nanti keputusan mereka berbeda dan mau punya anak. It's okay asalkan bertanggung jawab.
ReplyDeleteAsyik banget artikelnya, Mbak Gita! Dari mulai bahas “serahkan urusan kepada ahlinya” hingga ke diskusi soal pembangunan inklusif yang jadi bikin saya mikir ulang gimana kita bisa ikut andil kecil di negeri ini. Semangat terus berkarya untuk negeri, ya!
ReplyDeleteSaya sih setuju tentang pentingnya menyerahkan urusan kepada ahlinya. Sorotan pada penegakan hukum dan konsep pertumbuhan ekonomi inklusif memberikan wawasan konstruktif bagi pembangunan negeri. Semoga Indonesia semakin baik.
ReplyDeleteTentu banyak banget pekerjaan rumah kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran satu tahun ini. Memang banyak banget kekurangannya tapi kita tetap mengapresiasi apa yang dikerjakan beliau beserta jajaran menterinya.
ReplyDeleteTentu dgn semakin kecil partai di luar pemerintah, maka yang mengawasi pemerintah pun berkurang. Di satu sisi, Komdigi dan Kemenkumham malah menangkap dan memblokir masyarakat yang kritis berdasarkan data.
Semoga masalah2 mendasar kesejahteraan masyarakat kita terus diperhatikan pemerintah. Mulai dari kebutuhan pokok hingga tersiernya smg makin tercukupkan. Plus jangan bikin polemik yang memicu keresahan warga ya pak. Hehe.
Senang yaaa bisa menghadiri acara ini. Semangat cinta bangsa menbangun negeri menular kesini. Semoga pemerintahan skrg makin baik lagi di masa masa mendatang.
ReplyDeleteMenarik nih, apalagi ketika Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga berdialog sama mahasiswa tentang child free. Jadinya lebih menyentuh isu kekinian yang bersinggungan dengan program pemerintah juga ya, sekaligus menampung pandangan dari generasi muda yang akan jadi penerus bangsa.
ReplyDeleteTransparansi ini penting banget di era digital seperti ini yaa.. dialog yang sangat terbuka membuat masyarakat puas. Apalagi bisa mengundang blogger yang dipercaya memiliki sudut pandang paling netral karena opini pribadi.
ReplyDeleteTulisan yang sangat berkesan sekali. Saya suka sama kalimat, serahkan apapun kepada ahlinya. Untuk urusan ekonomi, serahkan ke orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Kesehatan, keuangan dan lainnya. Jika semua ditangani oleh orang yang ahli. Pemerintahan ini akan berjalan dengan semestinya.
ReplyDelete